PRINSIP RES JUDICATA PRO VERITATE HABETUR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN OLEH BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN

Udjan, Bernadeth Gisela Lema (2024) PRINSIP RES JUDICATA PRO VERITATE HABETUR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN OLEH BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN. Undergraduate thesis, Universitas Katolik Darma Cendika Fakultas Hukum.

Preview	Text (Abstrak) ABSTRAK Final.pdf Download (1MB) | Preview
	Text (BAB I) BAB 1.pdf Restricted to Registered users only Download (205kB) | Request a copy
	Text (BAB II) BAB 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (158kB) | Request a copy
	Text (BAB III) BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (144kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (55kB) | Request a copy
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (179kB) | Preview
	Text (Lampiran) LAMPIRAN (1).pdf Restricted to Repository staff only Download (113kB) | Request a copy

Abstract

Penulisan ini dilatarbelakangi oleh adanya putusan BPSK yang
dibatalkan oleh pengadilan khususnya Mahkmah Agung Republik
Indonesia (MARI). Adanya putusan yang dibatalkan karena
Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau UUPK menyatakan bahwa putusan BPSK dapat diajukan keberatan ke Pengadilan Negeri padahal sifat putusan BPSK adalah final dan mengikat seperti halnya dengan prinsip res judicata pro veritate
habetur serta BPSK dipandang sebagai lembaga quasi pengadilan atau dapat disebut dengan semi pengadilan artinya kedudukan BPSK setara dengan badan peradilan umum. Sehingga putusan BPSK tidak memiliki sifat eksekutorial dalam menyelesaikan sengketa konsumen. Tujuan dilakukannya penelitian untuk menganalisis secara kritis mengenai sifat eksekutorial putusan BPSK untuk menyelesaikan sengketa konsumen dalam memenuhi prinsip res judicata pro veritate habetur berdasarkan UUPK. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan meneliti dari bahan pustaka atau data sekunder. Guna menganalisis penelitian yang akan dilakukan dan menjawan rumusan masalah, penulis melakukan pendekatan analitis terhadap UUPK yang menunjukkan adanya perbedaan aturan mengenai BPSK, perlunya kebijakan yang mampu memberikan aturan secara tegas untuk menyelesaikan sengketa konsumen. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau pedoman serta memberikan kontribusi bagi pemerintah terhadap pengaturan khususnya UUPK dalam menegaskan sebuah peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan sengketa konsumen melalui BPSK serta peran BPSK sebagai lembaga penyelesaian sengketa konsumen dapat menjadi lembaga yang efektif agar sejalan dengan konsep peradilan umum.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	UUPK, putusan BPSK, prinsip, penyelesaian sengketa
Subjects:	K Law > K Law (General) K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum
Depositing User:	Users 354 not found.
Date Deposited:	20 Aug 2024 09:49
Last Modified:	20 Aug 2024 09:49
URI:	https://repositori.ukdc.ac.id/id/eprint/1898

Actions (login required)

View Item