Kelemahan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Dari Kekerasan Seksual di Ruang Publik

Krisnanto, Wahyu and Syaputri, Martika Dini (2020) Kelemahan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Dari Kekerasan Seksual di Ruang Publik. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 2 (2). pp. 519-528. ISSN 2549-4236

	Text 924-2648-1-PB (2).pdf Download (746kB)
	Text PEER REVIEW Kelemahan Perlindungan Hukum.pdf Download (275kB)
	Text Cek Plagiasi Kelemahan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Dari.pdf Download (1MB)

Abstract

Indonesia adalah salah satu negara yang telah ikut meratifikasi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) dan menindaklanjuti dengan diterbitkannya berbagai perundang-undangan dan peraturan pelaksananya. Walaupun Indonesia sudah meratifikasi CEDAW dan telah menerbitkan berbagai instrumen hukum perlindungan perempuan, namun merujuk pada hasil Catatan Tahunan Komnas Perempuan tahun 2018 terjadi Kekerasan Terhadap Perempuan sebanyak 348.446 kasus, dimana 3.528 kasus terjadi di ruang publik dan 2.670 kasus kekerasan dalam bentuk kekerasan seksual. Mendasarkan pada permasalahan tersebut, dilakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat tehadap otonomi tubuh perempuan serta bentuk-bentuk kekerasan seksual di ruang publik yang banyak dialami perempuan. Pemahaman teoritis diharapkan dapat dijadikan landasan dalam melakukan pembaharuan hukum agar lebih efektif untuk melindungi perempuan dari kekerasan seksual di ruang publik. Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan pendekatan ilmu sosial. Dengan penelitian yang bersifat empiris, maka metode yang dipergunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara terstruktur terhadap perempuan dan wawancara mendalam kepada aparat kepolisian. Teknik analisa yang akan dipergunakan adalah Deskriptif Kualitatif. Dari hasil penelitian diperoleh data, bahwa kekerasan seksual disebabkan relasi kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan yang mengakibatkan dipandangnya perempuan sebagai liyan. Perempuan tidak memiliki otonomi terhadap tubuhnya. Tubuh perempuan hanya dijadikan objek daya tarik seksual bagi laki-laki. Dominasi maskulinitas tidak hanya mewujud dalam bentuk kekerasan, namun juga dalam norma dan kaidah hukum. Norma dan kaidah hukum lebih bernuansa maskulin yang tidak peka keberadaan perempuan. Diperlukan adanya pembaharuan hukum yang telah ada agar menjadi menunjukkan wajah keadilan yang berkesetaraan gender.

Item Type:	Article
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum
Depositing User:	Martika Dini Syaputri
Date Deposited:	19 Jan 2022 06:20
Last Modified:	21 Apr 2022 04:05
URI:	http://repositori.ukdc.ac.id/id/eprint/923

Actions (login required)

View Item