Pembaharuan Hukum Dalam Upah Sektoraal di Surabaya (Analisis Ekonomi Hukum terhadap Konsep Diferensisasi Upah Minimum di Sektor Food And Beverage)

Medellu, Sabda Sarah Bunda (2021) Pembaharuan Hukum Dalam Upah Sektoraal di Surabaya (Analisis Ekonomi Hukum terhadap Konsep Diferensisasi Upah Minimum di Sektor Food And Beverage). Undergraduate thesis, Universitas Katolik Darma Cendika Fakultas Hukum.

	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (706kB)
	Text BAB II - III.pdf Restricted to Repository staff only Download (633kB)
	Text BAB IV - DAPUS.pdf Download (537kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Official URL: http://repositori.ukdc.ac.id/id/eprint/1034

Abstract

Tugas akhir ini memiliki pokok pembahasan mengenai penawaran sistem diferensiasi upah minimum di sektor food and beverages khususnya kafe yang berada di Surabaya Timur. Pemilihan topik pembahasan tersebut didasarkan pada banyaknya permasalahan mengenai upah yang sampai saat ini belum mendapatkan jalan keluar. Terdapat banyak kebijakan mengenai pengupahan, salah satunya adalah Undang-Undang Cipta Kerja dan secara khusus dimuat dalam peraturan pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Penulis menggunakan jenis penelitian sosio legal agar data yang diterima lebih relevan dengan kondisi saat ini, dan adanya pendekatan deskriptif kualitatif serta perundang-undangan akan lebih mendukung pengolahan data yang diterima dari pelaku usaha. Hasil penelitian menyatakan bahwa kebijakan-kebijakan yang ada saat ini ternyata masih belum mampu menyelesaikan permasalahan upah serta dirasa berat untuk dilakukan oleh beberapa pelaku usaha kafe di Surabaya Timur. Sebuah kebijakan yang dirasa berat tersebut, menjadikan pelaku bisnis kafe di Surabaya Timur tidak menaati aturan yang ada. Hal tersebut berakibat pada pemberian upah yang rendah dan dapat dikatakan jauh dari nominal Upah Minimum Kota Surabaya. Pemberian upah yang rendah tersebut tidak melalui tahap negosiasi, baik dari pemilik usaha maupun pekerja/buruh. Pemilik usaha beranggapan bahwa upah yang diberikan sudah dihitung dan sesuai kemampuan, sedangkan dari pihak pekerja/buruh menganggap bahwa lebih baik mereka diberikan upah rendah daripada harus tidak bekerja sama sekali atau menjadi seorang pengangguran. Dari hasil wawancara ditemukan bahwa terdapat beberapa alasan pelaku usaha tidak menaati kebijakan yang ada. Pertama, adanya besaran usaha yang berbeda-beda. Hal tersebut berpengaruh pada kesiapan pemilik kafe pada saat memberikan upah kepada pekerja/buruh. Kedua, adanya persainganusaha yang ketat. Hal tersebut menjadikan sebuah kafe harus terus berinovasi, sedangkan situasi saat ini tidak mendukung usaha kafe dalam berinovasi karena terdampak adanya pandemi virus corona dan masih ada beberapa alasan lainnya. Penelitian ini menuai hal yang baik karena pemilik maupun pekerja/buruh kafe di Surabaya Timur memberikan respon yang positif terhadap penawaran yang diberikan oleh penelitian ini. Para pemilik dan pekerja/buruh kafe tersebut berpendapat bahwa diferensiasi upah minimum akan lebih memberikan sebuah keadilan karena terdapat sebuah aturan khusus dan mengikat serta dapat dijadikan pedoman oleh pemilik kafe dalam memberikan upah, sedangkan dari pihak pekerja/buruh akan mempunyai sebuah perlindungan hukum yang lebih baik. Sebuah kebijakan yang dibuat dan dapat ditaati oleh seluruh masyarakat akan menghasilkan sebuah efisiensi. Pemberlakuan kebijakan diferensiasi upah minimum di sektor food and beverages khususnya kafe di Surabaya Timur juga akan memberikan sebuah kepastian hukum untuk para pekerja/buruh yang berada pada posisi lemah

Item Type:

Thesis (Undergraduate)

Contributors: