Penerapan Aturan hukum Selain Kitab Undnag-undang Hukum Pidana Sebagai Alternatif Pemidanaan Bagi Pengguna jasa Orang yang Dilacurkan (ODILA)

Prisilla, Josephine Cindy (2020) Penerapan Aturan hukum Selain Kitab Undnag-undang Hukum Pidana Sebagai Alternatif Pemidanaan Bagi Pengguna jasa Orang yang Dilacurkan (ODILA). Undergraduate thesis, Universitas Katolik Darma Cendika Fakultas Hukum.

	Text COVER.pdf Download (732kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (449kB)
	Text BAB II - III.pdf Restricted to Repository staff only Download (625kB)
	Text BAB IV - DAPUS.pdf Download (475kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Official URL: http://repositori.ukdc.ac.id/878

Abstract

Obyek dan korban transaksi dalam pelacuran adalah orang yaitu orang yang dilacurkan (ODILA). Maka penerapan undang-undang tindak pidana perdagangan orang pada pelacuran sangatlah tepat. Konsekuensi logis dari penerapan undang�undang tindak pidana perdagangan orang pada kasus pelacuran yaitu pemidanaan pengguna jasa ODILA sebagai pihak yang memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang. Pemidanaan pengguna jasa ODILA adalah solusi yang tepat dan efektif guna menurunkan angka pelacuran dan penyebaran penyakit menular seksual. Peraturan ini telah terlebih dulu diterapkan oleh negara Swedia dan Norwegia. Pemidanaan pengguna jasa ODILA didasarkan pada konsep bahwa pemidanaan modern bertujuan untuk membina pelaku tindak pidana agar dapat diterima kembali dengan baik oleh masyarakat. Pemidanaan pengguna jasa ODILA merupakan upaya preventif agar masyarakat lain tidak melakukan tindak pidana yang sama, ini merupakan bentuk implementasi teori utilitarian prevention : general deterrence. Namun, faktanya di Indonesia, belum pernah diterapkanpemidanaan pengguna jasa ODILA. Latar belakang tersebut mendorong peneliti melakukan penelitian dengan metode kualitatif. Pengambilan data primer dilakukan melalui wawancara langsung terhadap penyidik kepolisian unit Perlidungan Perempuan dan Anak POLRESTABES Kota Surabaya dan unit perdagangan dan penyelundupan orang POLDA Jawa Timur. Sedang data sekunder didapatkan dari literatur. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan yang dialami penyidik kepolisian dalam menerapkan undang-undang tindak pidana perdagangan orang untuk menjerat pengguna jasa ODILA dan memberikan gagasan pembaharuan undang-undang tindak pidana perdagangan orang agar dapat diterapkan pada kasus pelacuran. Kesimpulan yang dapat diperoleh sebagai hasil analisis yaitu bahwa undang-undang tindak pidana perdagangan orang tidak secara eksplisit menuliskan bahwa pelacuran merupakan salah satu modus dari tindak pidana perdagangan orang sehingga terjadi perbedaan penafsiran di kalangan penyidik kepolisian dalam penerapan undang-undang tindak pidana perdagangan orang pada kasus pelacuran yang pada akhirnya mengakibatkan penyidik kepolisian tidak pernah menjerat pengguna jasa ODILA dengan dalil tidak ada hukum yang mengaturnya dan pembuktiannya lemah. Perbedaan penafsiran ini juga terjadi dikarenakan penyidik kepolisian seringkali lebih mengutamakan opini dan asumsi pribadi dibanding dengan teori dalam penafsiran hukum. Berdasarkan temuan tersebut, saran yang dapat diberikan adalah penambahan pasal baru dalam undang�undang tindak pidana perdagangan orang yang secara eksplisit menuliskan bahwa pelacuran merupakan tindak pidana perdagangan orang dan setiap orang yang mengakibatkan terjadinya pelacuran harus dipidana atas tindak pidana perdagangan orang. Selain itu disarankan juga untuk melakukan revisi pasal 12 undang-undang tindak pidana perdagangan orang bahwa secara tegas pengguna jasa ODILA merupakan pelaku tindak pidana perdagangan orang dan harus dipidana dengan ketentuan pidana dalam undang-undang tindak pidana perdagangan orang.

Item Type:

Thesis (Undergraduate)

Contributors: