Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Rumah Tinggal Dari Developer Dengan Sistem Pre Project Selling

Cahayani, Venny (2019) Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Rumah Tinggal Dari Developer Dengan Sistem Pre Project Selling. Undergraduate thesis, Universitas Katolik Darma Cendika Fakultas Hukum.

	Text cover + abstrak venny cahyani.pdf Download (1MB)
	Text bab I venny cahyani.pdf Restricted to Registered users only Download (526kB)
	Text bab II + bab III venny cahyani.pdf Restricted to Repository staff only Download (527kB)
	Text bab IV + dapus venny cahyani.pdf Download (406kB)
	Text lampiran venny cahyani.pdf Restricted to Repository staff only Download (435kB)

Official URL: http://repositori.ukdc.ac.id

Abstract

Pembangunan pada jaman modern ini semakin berkembang, berbagai cara dilakukan pengembang untuk menarik minat konsumen. Di era yang semakin maju cara penawaran suatu propertipun semakin banyak salah satunya ialah penjualan dengan menggunakan sistem pre project selling. Dalam sistem ini tidak sedikit masalah yang terjadi, pada data yang dimiliki oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (yang disebut juga YLKI) mengatakan bahwa terjadi kasus-kasus properti yang tidak tepat waktu dalam penyerahan unitnya hingga tidak terealisasikannya pembangunan tersebut yang disebut wanprestasi, permasalahan yang diangkat adalah bagaimana perlindungan hukum bagi pembeli rumah tinggal dengan sistem pre project selling yang serah terimanya tidak direalisasikan dan pertanggungjawaban pelaku usaha yang melakukan wanprestasi pada pre project sellimg. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersumber pokok pada penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini tidak memerlupakan studi lapangan, melainkan studi kepustakaan dalam kajian terhadap peraturan perundang-undangan ynag berlaku dan bahan literatur yang terkait dalam permasalahan atau judul yang diangkat. Hasil penelitian dan pembahasan ini adalah sistem pre project selling sebagai sistem yang tidak bertentangan dengan dengan undang-undang, adanya hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen yang harus dipenuhi dan terpenuhi. Harus ada tindakan preventif yaitu tindakan pencegahan ataupun mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Bila telah terjadi suatu sengketa properti yang merugikan masyarakat atau wanprestasi maka perlu adanya tindakan represif yaitu bentuk pengendalian sosial yang sifatnya memberikan sanksi keras dan tegas.

Item Type:

Thesis (Undergraduate)

Contributors: