AKIBAT HUKUM PENYIMPANGAN KESEPAKATAN DALAM PERJANJIAN KERJA

Setiawan, Alberich Martin (2024) AKIBAT HUKUM PENYIMPANGAN KESEPAKATAN DALAM PERJANJIAN KERJA. Undergraduate thesis, Universitas Katolik Darma Cendika.

	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (2MB)
	Text (BAB 1) BAB 1.pdf Restricted to Registered users only Download (226kB) | Request a copy
	Text (BAB 2) BAB 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (227kB) | Request a copy
	Text (BAB 3) BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (229kB) | Request a copy
	Text (BAB 4) BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (150kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR BACAAN) DAFTAR BACAAN.pdf Restricted to Registered users only Download (226kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (545kB) | Request a copy

Abstract

Perselisihan hubungan industrial terkait pekerja tidak akan pernah selesai. Masih banyak kasus tentang pekerja yang mengalami pelemahan mulai dari hak atas upah, hak pesangon, hak kebebasan suara hati dan hak lainnya akibat dari pekerja yang megalami PHK secara sepihak atau pekerja yang mengalami pelecehan seksual. Tidak terpenuhinya hak pekerja oleh perusahaan membuat perselisihan bisa berjalan cukup panjang. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang menjadikan undang – undang sebagai tolak ukur dalam penelitian. Perjanjian kerja merupakan perjanjian antara pekerja dengan perusahaan yang memuat syarat dalam bekerja, hak dan kewajibannya para pihaknya. Dikarenakan perjanjian kerja merupakan bagian dari perjanjian maka dasar hukum yang digunakan adalah KUH Perdata, Undang – Undang Ketenagakerjaan dan Undang – Undang Cipta Kerja. Namun, masih terdapat celah hukum yang digunakan perusahaan untuk melakukan eksplotasi kepada pekerjanya. Perusahaan yang melakukan PHK secara sepihak dan pekerja yang mengalami pelecehan seksual akan sangat dirugikan dengan perbuatan dan keputusan dari perusahaan. Adanya penyimpangan pada asas – asas dan syarat dalam perjanjian kerja membuat perjanjian tersebut mengalami kecacatan. Kecacatan diakibatnya asas konsensus dan asas kebebasan berkontrak tidak terlaksana dengan mutlak. Asas kosensus pada Pasal 1321 KUH Perdata tidak terpenuhi akibat adanya unsur paksaan dan ancaman dalam menyepakati sebuah perjanjian yakni faktor ekonomi, sedangkan asas kebebasan berkontrak tidak terpenuhi akibat tidak adanya proses tawar menawar dalam perjanjian akibat dari perjanjian yang dibuat sepihak oleh perusahaan. Oleh karena tidak terpenuhinya kedua asas tersebut maka perjanjian kerja tidak memenuhi syarat pada Pasal 1320 KUH Perdata, yakni syarat subjektif berupa kecakapan dan sepakat. Hal tersebut dapat menyebabkan kedudukan pekerja tidak setara dan terus mengalami pelemahan, sedangkan perusahaan akan mengalami keuntungan atas situasi tersebut. Maka perjanjian kerja dapat dibatalkan akibat kondisi diluar perjanjian. Pembatalan dapat dilakukan apabila pekerja mendapatkan tekanan saat menyetujui perjanjian kerja dengan perusahaan. Adanya eksploitasi kepada pekerja oleh perusahaan, maka perlindungan hukum pekerja perlu dilaksanakan dengan tegas. Para pekerja yang mengalami PHK secara sepihak oleh perusahaan dengan alasan efisiensi tanpa adanya pemberitahuan, memerlukan kepastian hukum untuk memperoleh haknya. Hak yang menjadi permasalahan adalah upah yang tidak bayar dan tidak mendapatkan pesangon dari perusahaan. Secara hukum hal tersebut tidak dibenarkan dan melanggar ketentuan Pasal 154A ayat (1) Undang – Undang Cipta Kerja. Maka dengan alasan tersebut tindakan PHK tidak dibenarkan dan pekerja wajib memperoleh haknya berupa upah dan pesangon sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, perlu adanya kerjasama antar pihak yang baik secara aparat penegak maupun instrumen hukum. Perlindungan hukum bertujuan memberikan rasa aman, nyaman, harmonis dan produktif pada lingkungan kerja dari ancaman atau hambatan yang membuat pekerja menaggung risiko dan dirugikan secara sepihak.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Contributors:	Contribution Contributors NIDN/NIDK Email Thesis advisor Sari, Retno Dewi Pulung NIDN0729047404 retno.dewi@ukdc.ac.id
Uncontrolled Keywords:	Penyimpangan Kesepakatan, Perjanjian Kerja, Perlindungan Hukum, Pekerja
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum
Depositing User:	Users 350 not found.
Date Deposited:	21 Aug 2024 04:30
Last Modified:	21 Aug 2024 04:30
URI:	http://repositori.ukdc.ac.id/id/eprint/1857

Actions (login required)

View Item