POLITIK HUKUM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR TERHADAP PERUSAHAAN SETELAH DISAHKANNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

Manalu, Golorya Br (2024) POLITIK HUKUM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR TERHADAP PERUSAHAAN SETELAH DISAHKANNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA. Undergraduate thesis, Universitas Katolik Darma Cendika Fakultas Hukum.

	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (480kB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (560kB) | Request a copy
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (744kB) | Request a copy
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (485kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (332kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (478kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (280kB) | Request a copy

Abstract

Pengelolaan sumber daya air di Indonesia telah melalui perjalanan yang sangat panjang sejak pertama kali di undangkannya yakni pada tahun 1974. Hingga kini terakhir diperbaharui dengan UU Cipta Kerja. Maka dari itu, pembentukan UU khususnya dalam bidang sumber daya alam harus disusun secara cermat menyesuaikan kondisi dan kebutuhan hukum masyarakat dan agar dalam pemberian izin mengenai pemanfaatan sumber daya alam juga diterapkan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah metode yuridis normatif. Hasil penelitian yang pertama adalah pemberian izin pengusahaan sumber daya air dilaksanakan dengan adanya payung hukum peraturan perundang�undangan dalam setiap amandemen pengaturan sumber daya air sehingga hal ini berpengaruh terhadap peruntukan maupun proses penerbitan izin pengusahaan sumber daya air. Masing-masing pengaturan sumber daya air memiliki perbedaan dan karakteristik tersendiri dalam peruntukan dan proses penerbitan izin tersebut. Kedua, politik hukum dalam pengelolaan sumber daya air terdapat dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar negara dalam kepemilikan hak menguasai negara, artinya negara memiliki hak untuk mengatur dan mengelola sumber daya alam dengan catatan hasil pengelolaan tersebut digunakan sepenuhnya untuk kebutuhan masyarakat. Ketiga, arah politik hukum pengaturan UU Cipta Kerja terhadap pengelolaan sumber daya air adalah penyederhanaan perizinan, deregulasi dan debirokratisasi. Namun, arah kebijakan politik hukum dengan adanya penyederhanaan perizinan maupun kemudahan berusaha menimbulkan kekhawatiran timbulnya privatisasi dan eksploitasi karena pengajuan permohonan perizinan dilakukan secara online yang dalam hal ini sering kali sistem mengalami kendala yang seharusnya tidak sesuai dengan persyaratan, menjadi sesuai karena adanya kelemahan tersebut.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Contributors:	Contribution Contributors NIDN/NIDK Email Thesis advisor Nalle, Victor Imanuel Williamson NIDN0704048601 victor@ukdc.ac.id
Uncontrolled Keywords:	Sumber Daya Air, Pemberian Izin Pengusahaan Air, Politik Hukum
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum
Depositing User:	Golorya Br. Manalu
Date Deposited:	20 Aug 2024 04:28
Last Modified:	20 Aug 2024 04:33
URI:	http://repositori.ukdc.ac.id/id/eprint/1855

Actions (login required)

View Item