PERLINDUNGAN HAK PELAKU USAHA DAN HAK KONSUMEN DALAM PELAKSANAAN REPLANNING KAWASAN PERUMAHAN KOMERSIAL

Wibisana, Nicholas Ardy (2024) PERLINDUNGAN HAK PELAKU USAHA DAN HAK KONSUMEN DALAM PELAKSANAAN REPLANNING KAWASAN PERUMAHAN KOMERSIAL. Undergraduate thesis, Universitas Katolik Darma Cendika Fakultas Hukum.

	Text (SAMPUL DEPAN - ABSTRAK) SAMPUL DEPAN - ABSTRAK.pdf Download (11MB)
	Text (BAB 1) BAB 1.pdf Download (524kB)
	Text (BAB 2) BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (521kB) | Request a copy
	Text (BAB 3) BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (509kB) | Request a copy
	Text (BAB 4) BAB 4.pdf Download (449kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (459kB)
	Text (LAMPIRAN) LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Skripsi ini membahas tentang dugaan adanya pertentangan antara hak pelaku usaha untuk melakukan replanning kawasan perumahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dalam Rangka Pendirian Bangunan dengan hak konsumen dalam hal menerima produk yang sesuai dengan yang dijanjikan pelaku usaha sebagaimana dijamin Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Analisis terhadap dugaan adanya pertentangan dimaksud dilakukan bertumpu pada beberapa teori diantaranya: teori kepastian hukum, prinsip-prinsip keadilan, teori tentang eksistensi negara dalam pemenuhan hak warga negara, serta beberapa teori di luar disiplin ilmu hukum yakni teori supply and demand dan teori preferensi konsumen. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kasus yakni yang terjadi di kota Surabaya sebagai objek utama dalam penelitian ini dan yang terjadi di kota Samarinda sebagaimana telah diputus kasasi oleh Mahkamah Agung sebagai objek pembanding, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yakni teori-teori yang digunakan. Hasil penelitian menunjukan terdapat cukup indikasi yang merujuk pada adanya pertentangan antara hak pelaku usaha dan hak konsumen dalam pelaksanaan replanning kawasan perumahan komersial, khususnya yang didalamnya terdapat Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) yang dipahami sebagai hak pembeli. Dalam penelitian, ditemukan beberapa kelemahan normatif yang mengatur hal perumahan dan permukiman hingga yang spesifik mengatur tentang kebijakan replanning yang diasosiasikan bertalian dengan terjadinya pertentangan tersebut, antara lain: (1) inkonsistensi dan beragamnya terminologi yang digunakan, (2) tidak terdapat definisi dari terminologi yang digunakan sehingga menimbulkan multitafsir, (3) tidak koherennya satu peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya, baik satu maupun lintas sektor atau lintas vertikal dan lintas horizontal (4) tidak adanya peraturan yang mengharuskan pelaku usaha memuat hal pemeliharaan PSU dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Rumah sebagai dasar kontraktual pelaku usaha dengan konsumen yang dapat menjadi legal standing bagi konsumen. Berangkat dari temuan kelemahan normatif tersebut, negara dipandang perlu mengambil langkah perbaikan dan/atau harmonisasi yang lebih sungguh-sungguh agar peraturan perundang-undangan satu dengan yang lain memenuhi asas keterpaduan. Menyadari akan kompleksitas pelaksanaan perumahan dan permukim dan peraturan turunannya di tingkat daerah, negara juga perlu menginisiasi pembentukan Peraturan Daerah sebagai payung hukum guna menjaga standar yang telah ditetapkan sebelumnya dalam peraturan setingkat di atasnya. Dalam kedudukan yang sama sebagai warga negara, konsumen memiliki hak-hak hukumnya diantaranya mengajukan peninjauan peraturan perundang-undangan di Mahkamah Agung dan mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap keabsahan Pengajuan Perbaikan atau Perubahan Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Contributors:	Contribution Contributors NIDN/NIDK Email Thesis advisor Nalle, Victor Imanuel Wiliamson NIDN0704048601 victor@ukdc.ac.id
Uncontrolled Keywords:	Perlindungan Hukum, Replanning, Perumahan, PSU
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum
Depositing User:	NICHOLAS ARDY WIBISANA
Date Deposited:	19 Aug 2024 03:07
Last Modified:	19 Aug 2024 03:07
URI:	http://repositori.ukdc.ac.id/id/eprint/1823

Actions (login required)

View Item