Krisnanto, Wahyu (2021) Perlindungan Hak Masyarakat Adat Tengger Mendapatkan Bagi Hasil Pendapatan Wisata Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), 4 (1). pp. 358-364. ISSN 2622-3740
Text
Perlindungan Hak Masyarakat Adat Tengger Mendapatkan Bagi.pdf Restricted to Repository staff only Download (290kB) | Request a copy |
|
Text
Korespondensi perlindungan masyarakat adat.pdf Restricted to Repository staff only Download (891kB) | Request a copy |
|
Text
Hasil Similarity_Perlindungan Hak Masyarakat Adat Tengger Mendapatkan Bagi Hasil Pendapatan.pdf Restricted to Repository staff only Download (784kB) | Request a copy |
Abstract
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kontribusi Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TN-BTS) dari pemanfaatan wisata di TN-BTS kepada masyarakat adat Tengger sebagai pemilik asal kawasan serta mengetahui solusi yang dapat dilakukan oleh Balai Besar TN-BTS untuk berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat adat Tengger yang bermukim di dalam taman nasional. Penelitian ini bersifat kualitatif eksplanatif, dimana narasumber penelitian dipilih dengan teknik purposive sampling dan dianalisis dengan teknik analisis etnografi. Dari hasil penelitian diketahui Balai Besar TN-BTS telah melakukan program pengembangan dan pemanfaatan taman nasional untuk kegiatan obyek wisata serta pemberdayaan masyarakat sebagai bentuk kontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat adat Tengger. Namun kedua program pembangunan tersebut belum mampu menjawab kebutuhan prioritas masyarakat adat Tengger. Terdapat kendala yang disebabkan karena keterbatasan kewenangan dan tugas pokok fungsi yang dimiliki oleh Balai Besar TNBTS untuk dapat berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat adat Tengger. Sebagai upaya strategis agar Balai Besar TN-BTS mampu berkontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat adat Tengger yang bermukim di desa dalam zona pemanfaatan Taman Nasional adalah melakukan bagi hasil pendapatan kegiatan wisata Taman Nasional. Namun upaya strategis ini perlu disertai dengan perubahan status Balai Besar yang semula Unit Pelaksana Teknis (UPT) KemenLHK menjadi Badan Layanan Umum (BLU).
Item Type: | Article |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Hak Masyarakat Adat; Bagi Hasil; Wisata |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum |
Depositing User: | Wahyu Krisnanto |
Date Deposited: | 12 Apr 2023 08:19 |
Last Modified: | 12 Apr 2023 08:19 |
URI: | http://repositori.ukdc.ac.id/id/eprint/1409 |
Actions (login required)
View Item |