Pemberian Sanksi Pidana Adat Lamaholot ditinjau dari Hukum Pidana Nasional (Studi Kasus Pemberian Sanksi Pidana Adat di Kecamatan Ile Ape dan Kecamatan Ile Ape Timur dalam Aspek Budaya Lamaholot)

Kidaman, Irenius (2018) Pemberian Sanksi Pidana Adat Lamaholot ditinjau dari Hukum Pidana Nasional (Studi Kasus Pemberian Sanksi Pidana Adat di Kecamatan Ile Ape dan Kecamatan Ile Ape Timur dalam Aspek Budaya Lamaholot). Undergraduate thesis, Universitas Katolik Darma Cendika.

	Text abstrak + judul irenius.pdf Download (585kB)
	Text bab I Irenius Kidaman.pdf Download (530kB)
	Text bab II + bab III Irenius Kidaman.pdf Restricted to Registered users only Download (725kB)
	Text bab IV + dapus Irenius Kidaman.pdf Download (418kB)
	Text lampiran irenius.pdf Restricted to Registered users only Download (122kB)

Abstract

Mengkulturnya sanksi pidana adat Lamaholot demimenyelesaikan kasus tindak pidana di kecamatan Ile Ape dan kecamatan Ile Ape timur sebagai instrument kontrol sosial lebih mengedepankan agar masyarakatnya menjadi tertib, saling menjaga harmoni, rasa solidaritas, restorasi hubungan sosial dan menitip beratkan tanggung jawab moral kepada pelaku tindak pidana untuk melaksanakan kewajiban adatnya. Melalui konsep studi sosiolegal (sosiologi hukum) untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan sanksi pidana adat Lamaholot yang ditinjau dari hukum pidana nasional, studi ini juga dimaksudkan bagaimana proses penyelesaian perkara tindak pidana dan kelimaks dari putusan peradilan adat Lamaholot. Dengan kepercayaan aspek religiusitas budaya, peradilan adat Lamaholot tidak hanya semata-mata memberikan sanksi pidana dan menghukum pelaku demi nilai dari kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum, namun lebih dari itu,sanksi pidana adat memungkinkan pelaku dan korban untuk membangun relasi sosial dengan lingkungan, memnciptakan kebaikan bersama dan sebagai sarana menghormati martabat leluhur (Nene Bele) dan menghormati lingkungan sosial (Lewotanah) serta sang pemilik kehidupan yaitu Ilahi (Tanah Ekan Lera Wulan).Relevansi peradilan adat Lamaholot memberikan sanksi pidana adat dengan pemerintah desa dan lembaga adat sebagai aparat penegak hukum adat bersinggungan dengan konsep kedudukan sistem hukum pidana nasional. Ketika pemerintah desa dan lembaga adat memberikan sanksi pidana adat kepada pelaku tindak pidana, maka tidak menutup kemungkian palaku tidak lagi di proses di sistem peradilan umum. Dengan adanya, Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Desa, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan asas Nebis In Idem dan kosepsi hukum lainnya,menjadikan interaksi kedua konsep penerapan hukum pidana adat Lamaholot dan sistem hukum pidana nasional sangat ideal berjalan bersama untuk menyelesaikan perkara tindak pidana di masyarakat. Untuk itu, secara kontekstual legalitas hukum pidana adat Lamaholot dalam sistem pidana nasional sudah mendapatkan pengakuan secara konkrit dari aparat penegak hukum yang ada di kabupaten Lembata untuk menjalani sistem peradilan pidana adat lamaholot dan mendukung keberadaan pemerintah desa dan lembaga adat sebagai aparat penegak hukum di desa untuk menyelesaikan perkara tindak pidana.

Item Type:

Thesis (Undergraduate)

Contributors: