INTERVENSI PEMERINTAH TERHADAP KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TANAH DAN/ATAU BANGUNAN MELALUI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2016

Novitasari, Ayu Dwi (2018) INTERVENSI PEMERINTAH TERHADAP KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TANAH DAN/ATAU BANGUNAN MELALUI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2016. Undergraduate thesis, Universitas Katolik Darma Cendika.

	Text abstrak + judul ayu dwi.pdf Download (428kB)
	Text bab I + bab II ayu dwi.pdf Restricted to Registered users only Download (506kB)
	Text bab III + bab IV ayu dwi.pdf Restricted to Registered users only Download (288kB)
	Text daftar bacaan ayu dwi.pdf Download (103kB)
	Text lampiran ayu dwi.pdf Restricted to Registered users only Download (215kB)

Abstract

Pemerintah mengeluarkan produk hukum yang tertuang pada peraturan pemerintah No. 34 Tahun 2016. Peraturan Pemerintah tersebut membawa perubahan terhadap pengenaan pajak terutama pajak bagi penjualan tanah dan/atau bangunan. Penurunan pajak penjual karena peraturan tersebut tidak serta merta meringankan biaya pengenaan pajak pada sektor jual beli tanah dan/atau bangunan, dilakukan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) berdasarkan ketentuan yang ada pada peraturan pemerintah tersebut merubah harga kesepakatan dengan harga pasar. Pada dengan UU BPHTB pengenaan pajak yang akan dibayarkan berdasarkan perolehan karena jual beli telah diatur pada Pasal 6, dengan ketentuan bahwa jika yang diperoleh dari nilai jual objek pajak (NJOP) lebih kecil dari nilai perolehan objek pajak (NPOP) maka yang dipergunakan adalah NPOP. Sehingga pada transaksi jual beli menjadi lebih lama karena adanya validasi dari KPP. Melalui PP tersebut apakah pemerintah membatasi kebebasan berkontrak dalam perjanjian jual beli tanah dan/atau bangunan dan dalam hal pengenaan pajak apakah pemerintah dapat mengintervensinya dalam suatu perjanjian. Untuk hal tersebut maka penelitian yuridis normatif ini bertujuan mengetahui batasan pemerintah melakukan intervensi terhadap perjanjian jual beli tanah dan/atau bangunan melalui PP No. 34 Tahun 2016 yang tidak sesuai dengan UU BPHTB dan mengetahui batasan kebebasan berkontrak dalam perjanjian jual beli tanah dan/atau bangunan pada PP No. 34 Tahun 2016. Karena adanya sistem self assessment maka unsur kepercayaan terhadap harga objek jual beli yang berdampak pada pemasukan pajak harus dapat memberikan kemudahan dengan sistem tersebut. Peranan pemerintah memang terbatas pada fungsinya sebagai penyeimbang, dan pemerintah dapat melakukan intervensi ekonomi/pasar dengan syarat jika mekanisme pasar gagal dalam hal ini pemerintah masuk dalam pasar/ekonomi untuk menyeimbangkan, perlu dicatat hanya sebagai penyeimbang. Sebagai bentuk pelaksanaan kesejahteraan masyarakat dan sistem self assessment dari pemungutan pajak, maka unsur kepercayaan terhadap harga objek jual beli yang berdampak pada pembayaran pajak harus dapat berjalan karena sudah menjadi sistem dari pajak tersebut yang memberikan kemudahan dengan sistem self assessment yang mana masyarakat dapat menghitung dan membayar sendiri pajak yang terutang kepada negara.

Item Type:

Thesis (Undergraduate)

Contributors: